Surat Terbuka untuk Walikota Depok

penggusuran-pemkot-depok
Penggusuran yang Dilakukan Pemerintah Kota Depok 1 Tahun Lalu
Bapak walikota yang terhormat beserta jajarannya. Perkenalkan. Saya adalah anak salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jl. Raya Bogor, dari KM 36 sampai KM 40. Tempat orang tua saya berjualan di KM 36 masuk teritorial wilayah bapak, karena terletak di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok.
Bapak masih ingat dengan kami, yang lapaknya terkena penertiban 1 tahun lalu pada bulan Desember 2015?

Sebelumnya saya berterima kasih, Pak. Bapak dan para walikota sebelum bapak telah mengizinkan kami semua berjualan di bantaran Kali Baru sejak puluhan tahun lalu. Terhitung ayah saya menempati tempat ini sejak tahun 1994. Alhamdulillah, Pak. Dari usaha ayah saya itu, kami sekeluarga dapat bertahan hidup sampai saat ini. Putra-putri beliau dapat bersekolah hingga tamat. Sebagian besar di antaranya sudah berkeluarga. Juga para pedagang kaki lima lainnya. Mewakili mereka, saya mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan kami berjualan. Bila tak ada izin dari bapak dan walikota sebelum bapak, kami tidak akan dapat berjualan, bukan?

Bapak walikota yang terhormat. Pada hari itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah melaksanakan tugasnya untuk membongkar seluruh bangunan liar di bantaran Kali Baru dari titik wilayah Simpangan Depok sampai Cibinong. Itu artinya pedagang kaki lima itu harus pergi dan tidak bisa berjualan lagi. Tentu saja, Pak, karena peraturan itu sudah disahkan, kami harus taati. Bapak lihat sendiri, kan? Saat itu tidak ada perlawanan dari kami. Karena kami menyadari, misalkan perlawanan itu dilakukan, semua akan sia-sia, mengingat status tanah yang kami tempati adalah mutlak milik Pemerintah Kota Depok.

Bapak walikota yang terhormat, banyak kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari usaha dagang di sepanjang Jalan Raya Bogor ini. Mereka tak kenal dengan pekerjaan kantoran dan pekerjaan lainnya, karena memang hanya inilah mata pencahariannya. Ibu, kakak, dan salah seorang pekerja saat itu harus kembali ke kampung. Sambil menanti harapan yang entah itu apa. Entah itu relokasi tempat baru agar kami bisa tetap berdagang, atau harapan lain di luar itu.

Bapak Walikota yang terhormat, sebagai warga yang berlindung di bawah payung pemerintahan bapak dan walikota sebelumnya sejak lebih dari 20 tahun lalu, kami rutin membayar iuran kepada koordinator Pedagang Kaki Lima. Bahkan kami tidak menolak saat koordinator ketika itu meminta kami agar MELUNASI IURAN sampai tahun 2017. Semua kewajiban-kewajiban kami sebagai pengguna tanah “pinjaman” pemerintah, telah kami lakukan dan kami taati sepenuhnya.

Bapak walikota yang terhormat, apakah bapak ingin tahu, bagaimana nasib kami sekarang?

Aktivitas kami tak lain adalah menunggu, menunggu harapan yang bapak janjikan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami tunggu kabar dari pihak bapak mengenai relokasi atau apapun itu agar kami bisa mencari nafkah dengan layak. Kami lihat, tanah gusuran tetap ‘bersih’ tidak ada yang menyentuh. Kami masih berpositif thinking, bapak sedang menyusun rencana untuk kami. Seperti kesepakatan Ketua PPKL Kota Depok Bapak Maryono dengan Kasatpol PP Kota Depok Ibu Nina berdasarkan instruksi Menteri Agraria, bahwa kami mendapat Hak Guna Bangunan maksimal 5 tahun selepas jabatan Walikota Nur Mahmudi Ismail, dan pada tahun 2016, tanah tersebut akan dibangun kembali untuk kami. Dan kami yang terkena gusur, didata oleh Bapak Maryono langsung bahwa kami akan dipanggil kembali setelah tanah selesai dibangun. SMS dari pihak PPKL tersebut, masih saya simpan sampai sekarang.

Bapak Walikota yang terhormat, kami senang, ketika kami mendengar kabar tanah tersebut bisa digunakan kembali untuk berdagang. Tapi tahukah pak, jika ada oknum PPKL yang mencoba mencoreng nama baik pemerintahan bapak? Sebagian besar dari mereka yang diberi hak sewa, BUKANLAH MEREKA YANG PERNAH BERJUALAN di tanah tersebut. Entah siapa mereka dan dari mana datangnya, kami, para pelapak yang tengah menanti harap, sama sekali tidak mengenalnya.

Bapak walikota yang terhormat, sudikah bapak mendatangi kami, memberikan solusi dan menjelaskan arah kebijakan bapak kepada kami mantan pedagang kaki lima yang telah puluhan tahun berjualan di tanah tersebut? Dengan senang hati, kami akan menghubungi orang tua kami di kampung agar beranjak ke Kota Depok untuk mendengar kebijakan bapak. Orang tua kami yang tidak bisa lagi berdagang, kecuali berdagang buah sukun yang berbuah hanya sesekali demi bisa membeli beras. Juga kami yang juga belum bisa melanjutkan usaha, kerja sana sini demi bisa menghidupi anak istri.

Bila bapak enggan mendatangi kami dan memberi solusi karena hal tersebut tidak ada dalam daftar kunjungan bapak, cukuplah bapak menampilkan diri di layar kaca dengan memberi kami solusi atas penertiban ini. Sampaikan kepada wartawan, di manakah tempat yang layak agar kami dapat kembali mencari nafkah.

Namun bila hal tersebut tidak bisa bapak lakukan karena ada sebagian dari kami yang bukan warga bapak, cukuplah pandang kami sebagai manusia, yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan demi kelangsungan hidup kami di hari esok. Beri kami motivasi. Tenangkan hati orangtua kami, kirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kami dan katakan, “dibalik semua kebijakan pemerintah atas kuasanya yang memberatkan rakyat kecil, tersimpan rencana Tuhan yang amat indah.”

Muhammad Agus Salim Muharrom

Warga Depok, putra pedagang kaki lima, di Jalan Raya Jakarta Bogor Kilometer 36, Depok

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *